Politik dinasti kembali hangat diperbincangkang di Pilgub Sulsel, apalagi setelah ISS meliris survei dimana sebagian publik tidak menginkan praktik dinasti politik. Apakah politik dinasti praktik terlarang atau menghambat konsilidasi demokrasi?
Menerut aktivis Muhammad Zubair aktivis Indonesian Election Watch (EWA), politik dinasti bukan praktik terlarang dalam demokrasi, di negara manapun politik dinasti ada bahkan di negara yang telah mempraktekkan demokrasi maju. Dinasti kenedy, bush, Clinton terbukti kapabel memimpin sebuah negara.
Dalam catatan Zubair 60 persen keluarga incumbent tumbang dalam Pilkada, hal ini menurut Zubair membuktikan kekuasaan incumbent untuk meneruskan kekuasaanya tidak menjadi faktor utama pemilih, track record kandidat yang menjadi penetu utama, baik keluarga petahana atau bukan.
"Politik dinasti justru menguji konsilidasi demokrasi, bahkan bisa jadi menyehatkan demokrasi, terbukti di banyak tempat keluarga Petahana kalah. Kloupun ada yang terpilih itu karena kemampuan dan rekam jejak di masyarakat"
"karenana politik electoral one man one vote. Aplagi perkara ini sudah final di MK diuji dari berbagai sudut pandang" ujar Zubair
"Jika dikatakan politik dinasti itu menyuburkan praktek korupsi, justru pelaku korupsi mayoritas bukan dari keluarga eks Petahana. Praktek pilkada yang mahal sumber korupsi terbesar" tambah zubair
Sementara Menurut Andi Syafrani pengacara konstitusi, asumsi politik dinaati politik dianggap dianggap sebuah penghambat konsilidasi demokrasi adalah asumsi yang terlalu berlebihan dan tidak berdasar fakta yang kuat.
"Ketakutan terhadap dinasti politik dalam Pilkada, kata Andi, merupakan keanehan di saat bangsa ini justru menerima 'dinasti politik' di tubuh partai politik. Dan tidak ada negara di dunia ini yang memberlakukan larangan politik dinasti" tegas mantan kuasa hukum teman Ahok tersebut.
